image source : comm.eval.org

Sepuluh tahun lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kejaksaan Agung membuat program Kantin Kejujuran dengan mendirikan 1.000 kantin di sekolah negeri untuk melatih pembentukan karakter dan antikorupsi di kalangan siswa. Uji coba ini berakhir sebagai kisah kegagalan.

Kantin-kantin tersebut hanya bertahan pada tahun pertama dan selanjutnya sebagian besar terancam gulung tikar.

Kantin menjual makanan, minuman, dan barang kebutuhan siswa di lingkungan sekolah, tanpa ada penjaga kantin yang melayani dan mengawasi dagangan. Para siswa mengambil sendiri barang, membayar sendiri, dan mengambil uang kembalian sendiri. Apa yang terjadi? Mayoritas kantin bangkrut karena barang dagangan habis, tapi uang tidak terkumpul. Kantin kehabisan modal.

Kejujuran bukan jenis perilaku alamiah, tapi hasil dari sistem yang harus dibangun secara sistematis dan terus menerus. Ketidakjujuran siswa adalah bagian dari sistem kecurangan yang lebih besar di masyarakat. Sistem di masyarakat, termasuk sekolah, tidak mampu menjadikan jujur sebagai kebiasaan dan kebudayaan.

Bagaimana karakter jujur seharusnya dibentuk melalui sekolah? Apa yang keliru dari sistem dan praktik belajar di sekolah selama puluhan tahun?

Pengajaran versus pendidikan

Pada mulanya, sekolah adalah wadah anak untuk mengisi waktu luang di tengah hak dasar mereka untuk bermain. Di kala senggang, dengan bimbingan orang berpengetahuan dan terampil, anak memperoleh pengajaran berupa pengetahuan literasi, numerasi, dan keterampilan hidup serta mendapat pendidikan yang terkait dengan moral, agama, dan estetika.

Di satu pihak, hasil pengajaran dapat diukur melalui jumlah tahun sekolahnya, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Di pihak lain, hasil pendidikan dinilai atas perilaku sehari-hari seseorang dalam kehidupan keluarga dan lingkungannya.

Pengelolaan sekolah di Indonesia adalah refleksi dari sejarah perkembangan departemen atau kementerian yang mengaturnya. Pada awal kemerdekaan (1945-1950) nomenklatur yang digunakan adalah Departemen Pengajaran yang menterinya adalah Ki Hadjar Dewantara. Dalam enam kabinet berikutnya nomenklatur pengajaran masih terus dipakai, tanpa menyertakan kata pendidikan. Enam kabinet sesudahnya memakai nomenklatur Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan.

Pada awal kemerdekaan, para pemimpin bersatu padu berjuang merawat negara dan bangsa. Mayoritas rakyat pun bergairah mendukung perjuangan para pemimpin nasional. Kepentingan bangsa menjadi prioritas perjuangan nasional. Oleh karena itu, dalam kaitan dengan sekolah mereka pada umumnya lebih memikirkan urusan pengajaran untuk transfer pengetahuan dan keterampilan demi mencerdaskan bangsa.

Dalam kabinet-kabinet berikutnya (1951-1966) pemerintah mulai memakai nomenklatur Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PP dan K). Selanjutnya kata pendidikan selalu ditempatkan di depan.

Di masa itu kepentingan kelompok melalui partai mulai menguat. Setiap partai berjuang berdasarkan ideologi yang cukup jelas, seperti agama, nasionalisme, sosialisme, atau komunisme. Tapi, karena setiap ideologi berbeda dengan jurang pemisah yang dalam, para pemimpin partai mulai kesulitan untuk bersatu. Mereka sibuk memperjuangkan kepentingan partai dan ideologi masing-masing. Ini menimbulkan perbantahan, perselisihan, konflik, dan persaingan.

Masyarakat mengamati kondisi ini dan kerap kali meniru. Oleh karena itu, pengambil kebijakan publik mulai memikirkan perlunya pendidikan moral (karakter) untuk menanamkan antara lain perilaku santun, saling menjaga dan merawat satu sama lain, dan menghormati keberagaman.

Sejak pemerintahan Orde Baru (1966-1998) dan juga Orde Reformasi (1998-sekarang) kata “pengajaran” dihilangkan. Buku karya Lant Pritchett, Direktur Riset Program RISE, yang berjudul “The Rebirth of Education: Schooling Ain’t Learning (2013),” bagi Indonesia mungkin terkait dengan kurangnya perhatian terhadap pengajaran.

Lembaga pemerintah yang mengurusi masalah pengajaran dan pendidikan berubah nama menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pernah juga bernama Kementerian Pendidikan Nasional. Pada era ini partai tidak lagi memegang ideologi yang mendasari kekuatan perjuangan mereka, sementara pelanggaran nilai sosial seperti penipuan, pembohongan, intoleransi, korupsi, kolusi, nepotisme terus terjadi.

Lambat laun kepentingan kelompok, keluarga bahkan individu merasuki perilaku elit pejabat, elit pengusaha, dan elit masyarakat yang kemudian sering pula ditiru oleh masyarakat.